Antisipasi Pelanggaran Disiplin, Sikum Polresta Mojokerto Gencar Sosialisasi Hukum ke Polsek

KOTA MOJOKERTO - Kasubsi Bankum Seksi Hukum Polresta Mojokerto Iptu MK Umam Gencar Sosialisasi Bidang Hukum tentang Perpol Nomor 10 Tahun 2017 dalam rangka mencegah pelanggaran bagi anggota Polri dan Bhayangkari di Polsek Gedeg. Kamis  (7/09/23). 

Kapolsek Gedeg Kompol Made Artajaya, S.Pd. menyambut baik dan mengucapkan selamat Datang tim sosialisasi bidang hukum yakni Kasubsi Bankum selaku ketua Tim sekaligus pemateri beserta anggota Sikum yang hadir.

Baca juga: Polri Angkat Bicara soal Pengacara Brigadir J Tak Diizinkan Ikuti Rekonstruksi

"Terimakasi kepada tim sosialisasi yang hadir terkait adanya Pelanggaran dari anggota Polri bersama Bhayangkari Probolinggo yang viral di Medsos, semoga melalui sosialisasi hukum ini di harapkan anggota Polsek Gedeg tidak memiliki gaya hidup hedonisme yang berujung merugikan instansi, " Harap Kompol Made. 

Antisipasi Kejadian yang sama,  Kapolresta Mojokerto melalui Kasubsi Bankum Sikum Iptu MK. Umam, SE., MH sudah melakukan kegiatan sosialisasi Penyuluhan Hukum dalam rangka memberikan pemahaman mengenai peraturan Kapolri, baik mengenai Kode Etik Profesi maupun pelanggaran Disiplin Anggota Polri dan ASN Polri serta Bhayangkari. 

Baca juga: Cabuli Anak Tiri, Mantan Napi Diamankan Ditreskrimum Polda Kalteng

Kali ini Iptu Umam selaku pemateri  Perpol 10 tahun 2017 tentang barang mewah menegaskan bahwa alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan pola hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari.

"Rekan Rekan anggota Polsek Gedeg berkaitan Hidup Mewah ini, Pegawai Negeri pada Polri harus menyesuaikan kemampuan ekonomi sebagai cerminan sifat prihatin untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini guna mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotime. Karena itu seluruh anggota Polri diharapkan agar mempedomani pola hidup sederhana., " Urai Iptu MK Umam

Baca juga: Kapolda Jatim : Film Sayap-sayap Patah Menambah Semangat Untuk Bekerja

Atensi langsung dari Pimpinan bahwa larangan pamer kemewahan dan tidak mengunggah foto atau video bagi anggota Polri dan keluarga agar anggota Polres Mojokerto Kota dan Bhayangkari tidak bersikap hedonis dan dihimbau menampilkan kesederhanaan sesuai dengan Isi Surat Telegram Kapolri. 

Berdasar pada Surat Telegram Kapolri Nomor ST/30/XI/HUM.4.3/2019 bertanggal 15 November 2019 yang berisi tentang penerapan pola hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah, sebagai berikut :

Baca juga: Pemilik 1,35 Ton Sianida Di Palangka Raya Berhasil Diamankan Ditreskrimsus Polda Kalteng

1. Tidak menunjukkan, memakai, memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik.

2. Senantiasa menjaga diri, menempatkan diri pola hidup sederhana di lingkungan institusi Polri maupun kehidupan bermasyarakat.

Baca juga: Pastikan Kamtibmas Kondusif, Polda Kalteng Gelar Patroli Dialogis ke SPBU

3. Tidak mengunggah foto atau video pada medsos yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

4. Menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan, dengan kondisi lingkungan tempat tinggal.

5. Menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian untuk penyamarataan.

6. Pimpinan kasatwil, perwira dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik, tidak memperlihatkan gaya hidup yang hedonis terutama Bhayangkari dan keluarga besar Polri.

7. Dikenakan sanksi yang tegas bagi anggota Polri yang melanggar.

Baca juga: Presiden PERADRI Apresiasi Kinerja Polda Jatim yang Berhasil Ungkap Ratusan Kasus Judi Online di Tahun 2022

Barang apa yang tergolong mewah?

Barang yang tergolong mewah dalam Perpol 10 tahun 2017 tentang Barang Mewah ini berupa alat transportasi pribadi melebihi harga Rp450.000.000, 00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan/atau tanah dan bangunan pribadi melebihi harga Rp1.000. 000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Batasan harga dapat diubah berdasarkan Keputusan Kapolri. Pegawai Negeri pada Polri tidak boleh menggunakan alat transportasi yang tergolong mewah pada saat dinas.

Pelaporan barang tergolong Mewah

Pegawai Negeri pada Polri yang memiliki barang yang tergolong mewah wajib melaporkan kepada pengemban fungsi Propam meliputi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Resor.

Baca juga: Polri PTDH Eks Kapolres Bandara Soetta

Kemudian Pengemban fungsi propam melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait laporan kepemilikan barang yang tergolong mewah berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Sebelum mengakhiri sosialisasi ini, Kasubsi Bankum Sikum Polres Mojokerto Kota sebelum sedikit menggambarkan kisah Rosulullah, "Semasa hidup Nabi Muhammad SAW senantiasa menerapkan pola hidup yang sederhana. Mulai dari cara memenuhi kebutuhan harian, cara berpakaian, hingga tempat tidur nabi SAW dan Saya terus berdoa semoga Anggota Polresta Mojokerto tidak ada yang melakukan Pelanggaran." Cerita Iptu MK Umam. (MK)